Learning Journal World Of Government (WOG)

WoG

A. Pokok Pikiran

Whole of Government (WoG) merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sector dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan public. WoG muncul dari dorongan public untuk mewujudkan integrase kebijakan, program pembangunan dan pelayanan supaya tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sectoral akibat adanya nuansa kompetisi antar sector dalam pembangunan. Serta adanya keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong terjadinya potensi disintegrasi bangsa. Adanya persepsi tentang kehidupan dunia yang semakin tidak aman dan berbayaha, isu terorisme, radikalisme, perubahan iklim, dan lain sebagainya.

WoG menekankan pelayanan yang terintegrasi sehingga prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan dalam melayani permintaan masyarakat dapat selesaikan dengan waktu yang singkat. WoG dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah instansi yang terkait dengan urusan-urusan relevan. Pendekatan WoG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia dan Selandia Baru. Di Inggris, misalnya, ide WoG dalam mengintegrasikan sektor-sektor ke dalam sutu cara pandang dan sistem sudah dimulai sejak pemerintahan Partai Buruhnya Tony Blair pada tahun 1990-an dengan gerakan modernisasi program pemerintahan, dikenal dengan istilah Joined-up Government.

Beberapa manfaat WoG adalah meningkatkan efisiensi, adanya sharing informasi dan lingkungan kerja, mningkatkan daya saing, akuntabilitas serta koherensi kebijakan. Juga dapat menurunkan biaya, menghindari adanya duplikasi dan inkonsistensi kebijakan setrta menurunkan waktu penyelesaian layanan tertentu. Selain manfaat, wog memiiki keuntungan antara lain Lembaga atau kementerian dapat focus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh K/L sectoral secara sendiri-sendiri. Mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi, dan membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan yang kompleks.

Penerapan WoG pada kementerian atau Lembaga dapat dilihat dalam layanan Integrating service delivery (ISD) atau penyatuan layanan yang diberikan oleh kementerian atau Lembaga kepada public, koordinasi pemerintah secara horizontal, control politik dan otonomi admnistrasi seperti yang diterapkan di inggris, budaya organisasi sebagai perekat. Best practice penerapan WoG memiliki persyaratan antara lain; 1) budaya dan filose, 2) cara kerja yang baru; 3) akuntabilitas dan insentif; dan 4) adanya cara baru dalam pengembangan kebijakan. Berikut ini beberapa implementasi WoG dalam perspektif kebijakan di Indonesia:

a. Hakikat dasar pelayanan public

Cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

b. WoG dalam penyelenggaraan negara

Adanya check and balance system antara Lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislative

c. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

Memanfaatkan dan mendayagunakan kemampuan pemerintah, ASN, dan masyarakat, serta dana dan sumber daya yang tersedia/

d. WoG antar pemerintah daerah dan pusat

e. ASN dan pelayanan public

f. Wog dalam pelayanan public pada lingkup administrasi pemerintahan

g. Wog dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Best Practice

Mal Pelayanan Publik Pekanbaru terbaik di Indonesia dengan sistem yang sudah terintegrasi

Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru beroperasi sejak tanggal 06 Maret 2019 tahun lalu. Diresmikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), kini Mal Pelayanan Publik Pekanbaru tersebut sudah mengalami kemajuan. Menteri PANRB menyebutkan bahwa MPP Kota Pekanbaru adalah contoh pusat pelayanan publik yang ada di Indonesia.Hingga hari ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP) Kota Pekanbaru melayani berbagai perizinan setiap harinya, dengan pelayanan yang sudah terintegrasi dalam satu sistem sehingga berbagai jenis pengurusan dalam berjalan dengan lancar. 

Mal Pelayanan Publik Pekanbaru menyediakan 173 jenis pelayanan 77 pelayanan instansi dan 96 pelayanan perizinan maupun non perizinan, dengan 26 tenant yang terdiri dari swasta, kementerian dan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki KTP Kota Pekanbaru. Selain itu, sosialisasi prosedur perizinan juga terus dilakukan oleh Dinas DPMPTSP kepada masyarakat, baik saat berada di Mal Pelayanan Publik maupun pemberitahuan melalui website DPMPTSP Kota Pekanbaru.  “MPP sudah mendapatkan penghargaan pelayanan publik dengan kriteria Platinum, sangat baik”.  Pelayanan yang tersedia bukan hanya milik Pemkot Pekanbaru tapi seluruh pelayanan baik dari Provinsi Riau maupun instansi vertical. MPP yang kini sedang marak dibangun oleh pemerintah daerah, memiliki sistem data yang terintegrasi serta memanfaatkan teknologi. Dengan teknologi, pelayanan akan lebih cepat, transparan, dan mereduksi adanya praktik pungutan liar.

B. Penerapan

Whole of government di perguruan tinggi

Sejalan dengan fungsi perguruan tinggi dalam pelayanan public, sudah seharusnya whole of government ini diterapkan dalam memberikan layanan. Sejauh ini penerapan WoG di perguruan tinggi masih sebatas memberikan pelayanan yang terpusat bagi mahasiswa, dosen, dan alumni yang berbasis teknologi informasi. Kami mengambil contoh penerapan WoG di unit kerja kami Universitas. Layanan bagi mahasiswa antara lain integrasi pelayanan akademik dan kemahasiswaan dalam satu pintu pada Gedung Biro akademik kemahasiswaan perencanaan dan Kerjasama. Layanan berbasis teknologi informasi pada system informasi akademik (SIAMIK) dimana mahasiswa dengan mudah mengakses layanan yang tersedia seperti melihat prestasi akademik, jadwal perkuliahan, monitoring kehadiran, informasi skripsi dan khusus untuk alumi terdapat layanan tracking ijazah. Sedangkan untuk dosen, terdapat system informasi yang dapat digunakan untuk managemen kebutuhan dosen mulai dari pengurusan beban kerja dosen, system remunerasi, absensi. Selain itu untuk manajemen perkuliahan terdapat aplikasi system informasi dosen yang berisi beberapa fasilitas terkait pengajaran, absensi mahasiswa, dan pembimbingan akademik. 

Sebagai dosen, penerapan whole of government mengacu kepada tugas kita dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pada bidang Pendidikan, proses pembelajaran di kelas dilaksanakan dengan menggunakan blended learning atau full e-learning apalagi dengan kondisi pandemic covid-19. Dengan pemanfaatan e-learning, semua proses pembelajaran telah terintegrasi mulai dari pemberian bahan ajar, video conference, forum diskusi, tugas, dan kuis. Sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengakses materi pembelajaran, mengerjakan tugas atau kuis, dan mengetahui hasil penilaian dalam satu aplikasi. Sedangkan pada kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai dosen, kita dapat melakukan kolaborasi dan Kerjasama penelitian dengan program studi atau fakultas lain dalam satu uiversitas, atau melakukan Kerjasama dengan universitas lain dan industry baik di dalam maupun luar negeri. Kerjasama tersebut tentunya dapat meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang kita miliki serta meningkatkan jumlah artikel pada prosiding dan jurnal berskala internasional. Sehingga dapat meningkatkan rangking unit kerja kita dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mempercayakan anaknya dididik di perguruan tinggi kita. 

Bagikan Artikel ini